peraturan tanah kas desa terbaru. 12). peraturan tanah kas desa terbaru

PP ini sebagai peraturan turunan dari UU Cipta Kerja (UUCK) yang di dalamnya terdapat 7 bab serta 143 pasal dan penjelasan. Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. Keuangan Desa; e. 326,00 24. TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Kasus dugaan penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) di Kalurahan Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY memasuki babak baru. sumber dana Pengadaan Tanah Kas. Pasal 76 ayat (1) UU Desa menyatakan bahwa Aset Desa dapat berupa Tanah kas Desa, Tanah ulayat, Pasar Desa, Pasar hewan, Tambatan perahu, Bangunan Desa, Pelelangan ikan,Menurut Permendagri No. Permendagri tentang kewenangan desa ini diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2016. 72/2005. 18 tahun 1918) sebagai: a. ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa dan tanah desa lainnya, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa,Menetapkan : PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019. Harianjogja. Tanah kas desa adalah tanah milik desa berupa bengkok/lungguh, pengarem-arem. Mulai dari syarat pembebasan lahan, prosedur, hingga ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah. Tanah kas desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan. 6 Tahun 2014, tanah kas desa dapat diartikan sama dengan tanah bengkok. 34/2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) yang diterbitkan enam tahun lalu akan direvisi agar tanah kas desa lebih bermanfaat untuk masyarakat. Sewa-menyewa Tanah Kas Desa adalah kegiatan pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu tanpa melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas Tanah Kas Desa ( Pemerintah Desa dengan tanahnya), untuk menerima uang tunai. tanah kas desa; b. Peraturan Menteri ATR/Ka BPN No. Terbaru Lurah Caturtunggal, Depok, Sleman Agus Santoso ditetapkan tersangka dan ditahan di Rutan Kelas IIA Jogja pada Rabu (17/5/2023). Klinik Terbaru. tanah kas desa; b. berasal dari tanah kas desa. 20. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, 2. Dalam Pasal 15 tentang Penggunaan Tanah Kas Desa, pemanfaatan tanah kas desa dilakukan dengan cara digarap sendiri (pertanian atau non-pertanian), sewa, bangun guna serah atau bangun serah guna, dan kerjasama penggunaan. Artinya dalam situasi tertentu (baca juga: terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa) terkait dengan pengisian jabatan perangkat desa atau pun penyegaran/pe-remaja-an struktur organisasi pemerintah desa agar lebih optimal dalam. 53, kemendagri. Pengisian jabatan perangkat desa. pengembangan peran masyarakat Desa. 9 buku lembaran desa dan berita desa ; b. 26. "Perannya tersangka ini tidak melaksanakan tugas untuk melakukan pengawasan. 2. ,baik tanah kemakmuran,tanah bengkok dan/atau atau tanah -tanah lainya. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa. bahwa aset milik desa merupakan kekayaan milik desa yang perlu dimanfaatkan. Tanah kas desa swakelola sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c dirinci lebih lanjut dalam lampiran 1 (satu) Peraturan Desa ini; Tanah kas desa yang disewakan dalam jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c dirinci lebih lanjut dalam lampiran 1 (satu) Peraturan Desa ini. 31. Pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari BPD; 4. Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan. com - Lurah Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Agus Santoso ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan tanah kas desa (TKD). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangpada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa,. Sekretaris c. 8 buku ekspedisi ; a. pengelolaan tanah kas desa; dan c. Semoga dengan dikumpulkanya beberapa peraturan tentang desa diatas, bisa menambah dan memperkaya referensi kita didalam mengembangkan desa kedepannya. 34 Tahun 2017 tentang. * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Penutupan itu terkait dengan pelanggaran. Sekretaris Desa a. (1) Tanah Kas Desa disewa dengan masa sewa 1 tahun. pengembangan peran masyarakat desa. huruf e, berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan{ tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya mdikiDesa. bahwa hasil pengelolaan aset desa untuk pembayaran tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat berasal dari pemanfaatan tanah kas desa eks-bengkok yang meliputi sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun. CONTOH PERDES TENTANG. Kamis, 25 Maret 2021 | 6266 kali. 3) Panitia Sewa Tanah Kas Desa berasal dari unsur : a. Hasil Kios Milik Desa. COM adalah situs web penyedia contoh format administrasi desa, surat menyurat, regulasi desa, buku desa, aplikasi, sistem informasi desa (website desa), dan konten-konten. "Tanah kas desa untuk tempat tinggal aturannya tidak boleh. 2. Rekening Kas Desa adalah rekening bank tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa. Mengingat : 1. Jateng berkomitmen tetap memfasilitasi permohonan tukar menukar tanah kas desa (TKD) untuk mendapatkan persetujuan Gubernur. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. Berdasarkan instruksi Mendagri No. Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic Universityc. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Alasannya, atas penghasilan tersebut bakal dikenai PPh final seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh . com, SLEMAN—Tak hanya SPBU di Jalan Palagan, tepatnya di Kalurahan Sariharjo, Ngaglik, Satpol PP DIY juga menutup kafe dan playground yang terletak tepat di selatan SPBU Sariharjo serta sebuah kos eksklusif di Kalurahan Wedomartani, Ngemplak, Kamis (20/7/2023). 684 m2 b. Administrasi Keuangan. ® Atas tanah-tanah yang berada di bawah kekuasaan Desa diberi wewenang antara lain: 1. contoh rab, contoh rab kegiatan contoh rab rumah contoh rab bangunan contoh rab proyek contoh rab event contoh rab pengadaan. j. b. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. hasil. 17. (2) Penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mengikuti ketentuan tata tertib panitia Sewa tanah kas desa. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 21 November 2016. maksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Tanah kemakmuran adalah bagian dari tanah kas desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa untuk membiayai kegiatan pemerintahan ,pembangunan dan. 3. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri. 000 m2 oleh Gubernur. Perangkat Desa b. TENTANG PENYEWAAN TANAH KAS DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA. tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan. 65 Tahun 2013. Dalam Pasal 11 Permendagri No. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah. 4 Pasal 1. Dokumen kepemilikan aset desa (sertifikat tanah, BPKB, atau dokumen kepemilikan. pembinaan lembaga adat/ krame desa; c. Tata Cara Sewa / Lelang Dan Lelang Tanah Kas Desa: Download: 09: 02 Oktober 2020: Penjabaran Perubahan Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 : Download: 10: 30 Desember 2020: Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021: DownloadDownload: 11: 30 Desember 2020 Tanah kas desa swakelola sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c dirinci lebih lanjut dalam lampiran 1 (satu) Peraturan Desa ini; Tanah kas desa yang disewakan dalam jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c dirinci lebih lanjut dalam lampiran 1 (satu) Peraturan Desa ini. FORMATADMINISTRASIDESA. sja] ), dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara. 7. 1. Rabu, 10 November 2021 19:50 WIB Bagikan Aprilia Ambarwati Iklan INFO NASIONAL –Sejumlah kalangan berharap Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto segera. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2021. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ( diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950 ) ; 2. PEMERINTAH DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN PERATURAN DESA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN TANAH KAS DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEDUNGJARAN, Menimbang : a. Jenis Administrasi di Desa. 11. dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan desa. 09/01/2018 Disetorkan ke rekening kas desa yang ada di Bank Danajaya sebesar Rp. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 Pergub DIY No 34/2017, tanah desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. besaran selisih; dan b. RAB Penentuan/Penegasan Batas Patok Tanah Kas Desa - B agaimana contoh rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan penentuan atau penegasan batas/patok tanah kas desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku?Inilah ulasan dan contoh RAB-nya yang dapat Anda download dengan mudah dan gratis dalam bentuk file download excel. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Perdes APBDes 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penye. d. Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa). Tipe Dokumen. menyusun dan menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa 2. bukan untuk kepentingan umum; dan. 36. penyewa tanah kas desa (tkd) download: 27a: 01 juli 2021: pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (ppid) download: 28: 5 juli 2021: perubahan atas keputusan kepala desa prayungan nomor 19 tahun 2021 tentang pembentukan tim pos komando desa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro untuk pengendalian. Kerjasama pemanfaatan Tanah Kas Desa adalah. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pengamanan. Bagian Keempat Tata kelola buku tentang pemerintahan desa atau penataan administrasi pemerintahan desa (administrasi Pemerintah Desa, administrasi BPD atau administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa) sangat berkaitan erat dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di desa (F. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa. tanah kas desa (tkd)pakandangan tengah kecamatan bluto. Hak Pengelolaan - Hak Atas Tanah - Satuan Rumah Susun - Pendaftaran Tanah . penggunaan. 15 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Pasal 1, angka 2. Kekayaan desa tersebut dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama. Pagu Dana Desa tahun 2022 telah ditetapkan sebesar 68 triliun rupiah dan dialokasikan kepada 74. ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa. 01/2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebelumnya Kejaksaan Tinggi DIY kembali menetapkan seorang tersangka dalam kasus mafia tanah kas desa. Berita Terbaru. Bagian Ketiga Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa Pasal 13 Seluruh Pendapatan hasil sewa Tanah Kas Desa ditransfer ke Rekening Desa sebagai. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 7. com, KULONPROGO-Penggunaan tanah kas desa di Kulonprogo, diklaim harus sesuai prosedur yang berlaku, seperti yang telah dibahas dalam Peraturan Gubernur No. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keungan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 63) diubah sebagai berikut: 1. 4 buku aparat pemerintah desa ; a. peraturan desa tentang APB Desa yang sudah memuat anggaran pengisian perangkat desa. Administrasi Lainnya. 5. pembentukan panitia; b. Sehingga, meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam UU No. Tanah Kas Desa seluas di atas 10. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 3 2. Login Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG DESA MATERI POKOK PERATURAN. (2) Penyediaan data dan informasi dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus akurat setiap saat dengan menyediakan data dasar dan data perubahan serta tertib pelaporan. 1 Tahun 2016 diatur tentang pemanfaatan aset desa yang dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa atau disebut Permendagri No 1/2016 bahwa Tanah DesaPasal 8. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Desa Nomor. Untuk itu, sangat perlu dimiliki bagi siapa yang ditugaskan untuk mengelola dan mengisi buku-buku administrasi umum ini. Terbaru 29 September 2023 BANNER INFOGRAFIS APB DESA TAHUN 2023. 01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK. TUKAR MENUKAR; 7. Aturan soal penggunaan tanah. Terima kasih!UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang merupakan pelaksanaan. Badan Permusyawaratan Desa 8. Tanah Desa; 9. a,gga menjacl salah sail. 33 hlm. yang meliputi tanah kas desa, bangunan dan/atau barang milik desa serta asset desa lainnya; (4) Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrakPeraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu pada pasal 2 disebutkan bahwa jenis aset desa yang dikelola oleh pemerintah desa dapat berbentuk tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, dan kekayaan asli desa lainnya. Tanah kas Desa (tanah bengkok),pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa,pemandian umum, dan lain-lain kekayaan asli desa. Pemanfaatan TKD yang tidak sesuai akan dilaporkan. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara. 18, LN. Pasal 32. 143/2350/011/2013 tentang Tukar – Menukar Tanah Kas Desa (TKD) bagi. SEMARANG-Dispermasdesdukcapil Prov. fMemperhatikan : 1. menentukan peruntukannya (Pasal 4 ]o Pasal 7 RK No. pdf. Selain itu, Asas ini mempunyai arti pembayaran dilaksanakan sampai lunas sesuai dengan kesepakatan harga yang dituangkan dalam akta jual beli. PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA AMBALRESMI, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 6 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penataan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Ambalresmi. Lembaga Kemasyarakatan Desa 4) Susunan Pengurus Panitia Sewa tanah Kas Desa terdiri dari : a. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Bambang Wartono,SH selaku pihak penyewa dilakukandi Kantor Desa Kawangrejo dimana pada saat itu saksi tahu Bambang Wartono,SH,menyerahkan uang sewa sebesar Rp. bahwa dalam rangka pengelolaan aset desa dan meningkatkan sumber pendapatan desa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, dipandang perlu melakukan Pemanfaatan Aset; “Permendagri yang baru diharapkan Pengelolaan Aset Desa akan lebih tertib dan lebih baik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 77 Ayat (2) yaitu Pengelolaan Kekayaan. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok; 12. 26 Tahun 1992, istilah atau nomenklatur tanah bengkok diubah menjadi tanah kas desa. JAKARTA, DDTCNews - Penghasilan yang diperoleh dari transaksi sewa tanah dan/atau bangunan tidak dikenai PPh final dengan tarif 0,5% sesuai dengan PP 23/2018. 2. Harianjogja. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan DeBa. pembangunan dan perbaikan kantor desa; h. Subjek. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. TANAH KAS DESA JATILOR KECAMATAN GODONG YANG DISEWAKAN TAHUN 2022 NO LETAK OBYEK TKD NO. 6 tahun 2014 tentang desa. Judul. peraturan bupati: 13: 2013: desa tangkeno sebagai desa wisata: 16 mei 2013: aktif: download: peraturan bupati: 15:tentang Pengelolaan Aset Desa; 14. Peraturan Daerah Indramayu Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Dari Desa Yang Statusnya Berubah Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Indramayu. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kewenangan Desa ini ditetapkan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan. Pemanfaatan Tanah Kas Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penataan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Ambalresmi. bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai penyaluran, penggunaan, dan sanksi atas pengelolaan Dana Desa, perlu melakukan perubahan. 961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Jadi, tanah bengkok merupakan salah satu Tanah Desa yang merupakan barang milik desa. Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa,. Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana di. Peraturan Desa (PERDES) Tentang Pembentukan Dusun : DOWNLOAD. 3) Panitia Pengelolaan Tanah Kas Desa berasal dari unsur : a. 112/2014 mengatur TKD tidak boleh dijadikan tempat tinggal,” katanya. Ketentuan Umum dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. ADMINISTRASI DESA BERDASARKAN TUPOKSI PERANGKAT DESA.